Hasil Sidang II

 

KEPUTUSAN MUSYAWARAH

NOMOR: 451.7/ 43/ KPTS/2009

TENTANG

HASIL SIDANG II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

KABUPATEN PIDIE JAYA

( 21  Rajab 1430 H/ 14  Juli 2009 M )

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN PIDIE JAYA

Menimbang                 :	a.       Bahwa masalah pemerintahan dan kehidupan bernegara adalah masalah penting dan diatur dalam Islam ; b.      Bahwa Pelaksanaan Syariat Islam dalam Undang- Undang nomor 11 tahun 2006 sangat perlu untuk dilaksanakan demi mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.
Mengingat                   :	1.      Al- Quran dan Hadist; 2.      Qanun no.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam; 3. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengukuhan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya; 4.    Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie Jaya.
Memperhatikan           :	Tanggapan Dan Saran Yang Berkembang Pada Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya Pada Hari Selasa Tanggal 14 Juli 2009, Yang Bertepatan Dengan Tanggal 21 Rajab 1430 H.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan               :	KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA TENTANG INSTRUKSI BUPATI PIDIE JAYA
Pertama                        :	Menyahuti Dan Menyambut Baik Keinginan Bupati Pidie Jaya Tentang Program Pengajian Pada Dinas- Dinas Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.
Kedua                          :	Seluruh Anggota Dewan Paripurna Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya Akan Membantu Sepenuhnya Sebagai Dewan Guru Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dimaksud.
Ketiga                          :	Materi Yang Akan Disampaikan Adalah Menggunakan Kitab- Kitab Yang Bisa Disimak Dan Mudah Dipahami Oleh Peserta Di Dinas Bersangkutan Dengan System Pengajian Didayah Dan Ditambah Dengan Ilmu Hal Yang Sesuai Pada Saat Itu.
Keempat                      :	Mengamanahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk membuat suatu kebijakan tentang penertiban pasar, sehubungan dengan keadaan selama ini dimana masyarakat seolah- olah tidak terlalu peduli lagi dengan norma- norma agama yang tetap melakukan aktivitas jual beli pada waktu sholat bahkan pada waktu maghrib sekalipun agar tercipta suasana yang Islami di Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di	:	Meureudu
Pada tanggal	:	21  Rajab 1430 H
		14  Juli     2009 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KABUPATEN PIDIE JAYA

  

Tembusan surat keputusan ini disampaikan :

1.      Bupati Pidie Jaya di Meureudu;

2.      Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu;

3.      Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;

4.      Pertinggal.